Putusan mk nomor 25/puu-xiv/2016

Author: xgfm

August undefined, 2024

WebJurnal Ilmiah Mahasiswa FH: Volume V Nomor 3 (November, 2024) 25 melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai denganUndang-Undang ini”, http://repository.ub.ac.id/6918/

(PDF) PUTUSAN Nomor 25/PUU-XIV/2016 januar …

WebApr 14, 2024 · Lebih lanjut Manahan menjelaskan, secara substansi norma Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan yang memberikan tambahan kewenangan kepada Jaksa untuk … WebJul 24, 2024 · Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 melahirkan ketidakpastian hukum yaitu berkaitan dengan rumusan delik tindak pidana korupsi, … ines aguareles

Direktori Putusan

WebDiskusi Hukum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2024, ... Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Ditinjau Dari Kepentingan Pihak Ketiga, ... Academia.edu 25 Oktober 2016 Lihat penerbitan. http://scholar.unand.ac.id/44393/ WebJurnal Ilmiah Mahasiswa FH: Volume V Nomor 3 (November, 2024) 25 melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai denganUndang … ines acedo

AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR: 25/PUU …

PUTUSAN Nomor 25 PUU-XIV 2016 tanggal 25-01-2024

WebDalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa: [2] Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur … WebMahkamah Konstitusi (MK) menyatakan kewenangan jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK), sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 30C huruf h bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasalnya, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. “Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik … ines aceitesWebJan 10, 1977 · Putusan MK No. 19/PUU-VI/2008.7 Namun demikian, usaha menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum dasar nasional harus berjalan tertatih-tatih dan menempuh proses yang ... Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ... 2016), h. 306. 8 Salim HS, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, … log into ms office

"WebApr 24, 2024 · Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 mengkonfirmasi batas pertanggung-jawaban administrasi dan pidana, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) maupun kebijakan legislasi lain. Upaya pemberantasan korupsi dengan pendekatan represif cenderung menafikan sarana hukum administrasi … " - Putusan mk nomor 25/puu-xiv/2016

Putusan mk nomor 25/puu-xiv/2016

Begini Alasan MK Ubah Delik Tipikor - Hukumonline

http://eprints.undip.ac.id/61632/ WebProgram Legislasi Nasional 2024–2024 (disingkat Prolegnas 2024-2024) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk periode 2024-2024.Prolegnas 2024-2024 disusun oleh DPR Periode 2024-2024 dan Pemerintah dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, …

Did you know?

WebApr 13, 2024 · "Bahkan MK pernah menolak uji materiil yudisial terhadap keberadaan hukuman mati di Indonesia dan menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena UUD 1945 tidak menganut kemutlakan hak asasi manusia sebagai mana dalam putusan MK nomor 2-3/PUU/V/2027 hal serupa tentang penolakan uji … Web1 day ago · Sebagaimana diketahui, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016, MK telah nyatakan jaksa tidak berwenang mengajukan PK, tetapi hanya terpidana atau ahli warisnya. "Mahkamah perlu menegaskan kembali perihal empat landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas …

Web1 day ago · Sebelumnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016, MK telah nyatakan jaksa tidak berwenang mengajukan PK, tetapi hanya terpidana atau ahli warisnya. "Mahkamah perlu menegaskan kembali perihal empat landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam Pasal 263 … Webputusan MK tersebut menyatakan kerugian negara harus nyata dan jumlahnya dapat dihitung. Kerugian negara bukan hanya sekedar potensial saja yang belum dapat …

http://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/view/19 WebNov 22, 2016 · Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 yang memutuskan bahwa frase informasi elektronik dan/atau data …

WebFeb 23, 2024 · Pada akhirnya dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 yang memberikan penafsiran baru atas ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 …

WebMK nomor 25/PUU-XIV/2016 (Putusan MK 25/2016) dan upaya penegekan hukum tindak pidana korupsi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan … log into ms office 365WebAfirmasi MK terhadap Jukstaposisi Masyarakat Adat sebagai Subyek Hak Berserikat di Indonesia: Analisis terhadap Keterlibatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 Jurnal ... Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam Kasus Pemakzulan Wakil Kepala … inês aires pereira wikipediaWebNomor: 21/PUU-XIV/2016: Tahun: 2016: Tentang: Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah … ines al ameery broscheWebMakna kata dikuatkan dalam Putusan MK Nomor 67 ini sejatinya sama dengan keadaannya Edi Damansyah dengan Hamin Pou dahulu sebagai Calon ... Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, ... (25 April 2005 s.d 14 Maret 2006) yang diangkat dari kedudukan sebelumnya dari wakil Bupati. Kemudian pada fase kedua, terpilih sebagai … ines albertyWebKedua, Bagaimana proses penegakan hokum terhadap tindak pidana korupsi atas penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 setelah … ines alexandraWeb1 day ago · MK mengabulkan permohonan Hartono, seorang notaris yang tinggal di Denpasar, Bali, yang mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 30 C huruf h UU No … ines alouaneWebdengan alasan kerugian negara. Halaman 33 Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 20 Tatiek Sri Djatmiati, “Maladministrasi Dalam Konteks Kesalahan Pribadi dan Kesalahan … log into msn outlook